Kamis, 29 Januari 2009

AUDIT TEMATIK: LANGKAH AWAL UNTUK KATA AKHIR

Nuansa Ramadan beberapa bulan lalu mengilhami kami mengusung liputan utama yang bertujuan menata kembali pola kehidupan yang lebih baik dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pada Majalah Pemeriksa Edisi 109 Tahun 2007. Kunci pokok keberhasilan pemeriksaan adalah perencanaan pemeriksaan yang matang serta dapat menangkap harapan dan kebutuhan pemilik kepentingan. Cara menuju kemajuan pemeriksaan tersebut salah satunya diusung lewat pemeriksaan tematik. Atas dasar itu, liputan mengenai pemeriksaan tematik menjadi fokus utama pembahasan dalam rubrik liputan utama.

Selama ini Rencana Kerja Pemeriksaan terkesan berjalan sendiri-sendiri antar Unit Pemeriksa di BPK. Implikasi nyata akibat hal ini adalah BPK ”kehilangan gaung” dalam penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). Isu hasil pemeriksaan yang bersifat strategis dan seharusnya dapat diangkat ke permukaan belum nampak dengan jelas, sehingga seolah-olah hasil kerja pemeriksa –yang telah bersusah payah— kehilangan hasilnya.

Rapat Kerja Pelaksana BPK Semester II Tahun 2007 di Magelang memberikan warna baru bagi BPK dalam penyusunan rencana pemeriksaan BPK. Warna baru tersebut adalah dengan diperkenalkannya delapan tema pemeriksaan yang harus dituangkan dalam RKP Semester II Tahun 2007. Implementasinya memang terlihat masih menemui ganjalan, terutama menyangkut alokasi dan distribusi sumber daya pemeriksaan antar-Tortama. Namun, kedelapan tema tersebut diharapkan mampu merefleksikan isu-isu strategis serta mempunyai ”nilai jual” bagi BPK dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pemilik kepentingan.

Mau tidak mau perspektif pemenuhan harapan pemilik kepentingan menjadi pendorong utama dalam perencanaan pemeriksaan. Konsekuensinya, BPK harus dapat menjawab dan menyelesaikan isu dasar yang mencuat dalam masyarakat. Berapa pihak yang mewakili pemilik kepentingan memberikan respon atas pentingnya pemeriksaan yang sifatnya tematik tersebut.
Tulisan tentang pemeriksaan Dana Perimbangan kami sajikan sebagai pelengkap dan studi kasus pada liputan utama (audit tematik). Ini didasarkan pada fakta bahwa pemeriksaan dana perimbangan merupakan salah satu implementasi pemeriksaan tematik yang cukup menguras tenaga, dana, waktu, dan pemikiran cukup banyak. Tim Dana Perimbangan yang dikomandoi Tortama KN II, melalui persiapan yang cukup singkat, memulai pemeriksaan yang sifatnya terpadu dan masif. Pemeriksaan mencakup 121 tim yang tersebar pada 33 provinsi dan 241 kota/kabupaten. Lewat pemeriksaan ini, diharapkan dapat menguak tabir dana perimbangan yang meliputi penetapan, penyaluran, dan penerimaan dana perimbangan.

Pada bahasan lain, disajikan praktek yang terjadi pada BPK di negara lain dalam mengembangkan Rencana Kerja Pemeriksaan yang terpadu dan terarah untuk membuka perspektif baru bagi kita tentang dasar pemikiran, arah, dan mekanisme rencana pemeriksaan. Praktek yang berkembang di BPK negara lain menunjukkan bahwa penyusunan perencanaan pemeriksaan menjadi pijakan dasar bagi lembaga pemeriksa dalam menentukan arah dan kebijakan pemeriksaan. Arah dan kebijakan tersebut harus dapat menangkap permasalahan dan isu yang mendasar di kalangan publik. Di sisi lain, metodologi serta mekanisme yang jelas dan terukur merupakan syarat dasar yang mesti ada dalam penyiapan perencanaan pemeriksaan.
Sebagai penutup, terdapat pertanyaan mendasar terkait implementasi pemeriksaan tematik, yaitu sejauh mana kesiapan internal BPK dari segi kompetensi, koordinasi, dan konisistensi dalam melaksanakan hal tersebut? Jawaban dan kemantapan kesiapan tersebut akan menjadi kejelasan arah gerak BPK dalam kokoh barisan untuk menjawab harapan publik atas akuntabilitas serta transparanasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.



Tidak ada komentar: