Monster Krisis Ekonomi Itu Bernama “Pasar”

Gunawan Wisaksono,SE
Auditor pada BPK RI

Tahun 2008 akan dicatat sebagai salah satu episode kelam dalam sejarah perekonomian Amerika Serikat (AS). Bagaimana tidak, hanya dalam sehari lebih dari 1 triliun US$ dana di pasar modal lenyap. Saham-saham yang diperjualbelikan di Wall Street bergelimpangan naik turun bagaikan rollercoaster. Tsunami sedang melanda perekonomian AS. Bangunan ekonomi AS dibuat terhempas tak beraturan oleh institusi bernama “pasar” yang selama ini keberadaannya selalu dijadikan brand yang diagung-agungkan oleh AS sendiri.

Indonesia boleh tertawa karena Sang Negara Adikuasa pun ternyata tak punya kuasa untuk tidak mengikuti langkah Indonesia. Program bailout, yang di Indonesia disebut BLBI (senilai Rp650 triliun), ternyata terjadi juga di AS. Pada tanggal 3 Oktober 2008, Presiden Amerika Serikat, George W Bush, atas persetujuan Kongres AS di Ruang Oval, Gedung Putih, Washington DC, menandatangani paket bailout senilai US$ 700 miliar atau senilai Rp6.300 triliun. Semua itu dilakukan demi satu tujuan yakni memulihkan kepercayaan dan stabilitas pasar keuangan .
Seperti diketahui, resesi ekonomi AS berawal dari adanya kasus macetnya kredit di sektor perumahan (subprime mortgage). Kondisi tersebut menghantam dunia perbankan AS yang berdampak pada ambruknya pasar modal AS dengan anjloknya indeks saham di New York Stock Exchange (NYSE). Krisis ini memicu tergerusnya kepercayaan antara investor dan pialang, serta krisis kepercayaan sesama perbankan. Kelesuan ekonomi AS tersebut diperparah melambungnya harga minyak dunia hingga melebihi US$100 per barel yang memberi tekanan terhadap perekonomian negeri Paman Sam tersebut.


The Fall of Reagenomics
Saat ini pasar sudah menjadi institusi yang begitu mengerikan bagi perekonomian negara-negara diseluruh dunia. Jutaan pasang mata tengah memelototi output yang dihasilkan baik dari pasar uang maupun pasar modal. Output yang dihasilkan dari institusi pasar tersebut susah diprediksi dan diajak kompromi. Ada yang dibuat tertawa karena untung dan ada pula yang dibuat gigit jari karena rugi. Pergerakan pasar yang semakin liar membuat AS sebagai ikon liberalisme pun tak sanggup membendung gejolak krisis di pasar uang dan pasar modal. Krisis tersebut sekaligus menandai kegagalan kebijakan Reagenomics yang diusung pemerintahan Presiden Bush . Secara makroekonomi, sumber permasalahan krisis ekonomi yang melanda AS berasal dari kebijakan defisit anggaran yang dibiayai dengan utang. Sementara itu, pajak sebagai sumber pendapatan justru dikurangi (low taxes). Harapannya, dengan pajak yang rendah, korporasi akan meningkatkan konsumsi. Padahal pajak korporasi adalah sumber penting bagi pendapatan pemerintah AS namun justru dihilangkan. Hal tersebut sama halnya dengan meredusir peran pemerintah bagi perekonomian dan membiarkan pasar berjalan dengan kontrol yang rendah.
Pilihan kebijakan tersebut mengakibatkan utang AS menumpuk (mencapai US$10,3 triliun). Jumlah utang publik kotor AS sampai dengan Oktober 2008 tersebut setara dengan 72,2% dari GDP. Tumpukan utang tersebut merupakan konsekuensi untuk menutup defisit anggaran AS yang terus membengkak hingga US$455 miliar. Selain karena excessive military spending di Irak, penyebab penumpukan utang AS adalah adanya program pengurangan pajak korporasi sebesar US$1,35 triliun yang dicanangkan pada 2001. Ini adalah program pengurangan utang terbesar dalam sejarah perekonomian AS. Dan memang benar adanya, game is over, dunia akhirnya melihat bahwa daya dukung ekonomi AS sudah tak mampu lagi mengatasi tumpukan utang. Aliran dana yang masuk ke AS akhirnya berhamburan keluar untuk mencari tempat baru yang menawarkan keamanan (low risk) ataupun keuntungan (rate of return) lebih baik. Gelombang kebangkrutan pun dimulai dengan ambruknya investor funds Lehman Brothers dan kolapsnya Washington Mutual.

Dampak Krisis Keuangan di AS Bagi Perekonomian Indonesia
Sebagai godfather liberalisasi, AS cukup sukses menyebarkan paham liberalisme dalam tata hubungan ekonomi dunia. Dengan bantuan institusi dunia yang menjadi komparador AS seperti IMF, WTO, dan World Bank, transaksi keuangan dan perdagangan antar negara menjadi semakin terbuka. Berdasarkan data World Economic Outlook 2006, keterbukaan di sektor keuangan (financial openness) dan perdagangan (trade openness) menunjukkan kecenderungan meningkat baik di negara maju maupun di Negara Sedang Berkembang (NSB) . Keterbukaan keuangan di NSB meningkat dari 11,09% terhadap PDB pada tahun 1970 menjadi 42,3% terhadap PDB pada tahun 2004. Keterbukaan dari sisi perdagangan di NSB juga mengalami peningkatan dari 13,9% terhadap PDB di tahun 1970 menjadi 56,9% terhadap PDB pada tahun 2004. Tren yang sama juga terjadi di negara-negara maju dimana keterbukaan perdagangan dan keuangan mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Kondisi perekonomian dunia yang semakin terbuka dan interdependen satu dengan lainnya, menjadikan krisis keuangan yang awalnya terjadi di AS menular ke wilayah lain (contagion effect) termasuk Kawasan Eropa dan pada akhirnya juga akan bertransmisi ke Indonesia. Apalagi dominasi AS terhadap perekonomian dunia sangat kuat. Berdasarkan data World Economic Outlook April 2008, pangsa perekonomian AS terhadap perekonomian dunia mencapai 20,6%.
Krisis global akan mempengaruhi stabilitas sektor keuangan dan sektor riil perekonomian Indonesia. Sektor keuangan termasuk lalu lintas di pasar modal adalah sektor yang terkena dampak langsung (direct effect) krisis global dibanding sektor riil. Hal tersebut terbukti bahwa adanya gejolak krisis global langsung diikuti turunnya indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga ke level 1.451,669. Artinya, indeks mengalami penurunan sebesar 168,052 poin alias 10.38%. Untuk menghindari keterpurukan pasar dan sentimen negatif, pada tanggal 8 Oktober 2008 BEI memutuskan menghentikan sementara perdagangan efek yang bersifat ekuitas dan derivatif dan baru dibuka kembali pada 13 Oktober 2008. Transaksi di pasar valas pun tak kalah riuh. Nilai rupiah terhadap US$ mengalami depresiasi hingga mencapai Rp1.050 per 10 Oktober 2008. Untuk meredam gejolak keuangan tersebut Bank Indonesia selaku otoritas moneter melakukan kebijakan tight money policy dengan menaikkan tingkat BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 9,5% dan melakukan moral suasion kepada bank-bank umum untuk mengurangi atau bahkan menghentikan pengucuran kredit konsumsi. Kenaikan BI rate ini disatu sisi diharapkan mampu meredam inflasi dan menarik modal kedalam negeri (capital inflows) namun disi lain akan memicu kenaikan suku bunga pinjaman domestik. Hal ini berarti sektor riil akan menanggung biaya bunga yang lebih tinggi dalam melakukan usaha.
Pengaruh krisis global terhadap sektor riil membutuhkan jangka waktu yang lebih lama (time lag). Stagnasi perekonomian dunia khususnya di AS akan menurunkan aggregate demand. Penurunan permintaan tersebut berimbas pada ekspor barang dan jasa Indonesia ke AS. Seperti diketahui bahwa AS merupakan tujuan ekspor utama Indonesia setelah Jepang. Berdasarkan data BPS, dari Januari sampai dengan Agustus 2008 ekspor nonmigas Indonesia ke AS tercatat sebesar 7.479 juta US$ atau 11,58% dari total ekspor nonmigas Indonesia. Sementara itu, pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dollar akan menaikkan tingkat harga impor serta tingkat laju inflasi di dalam negeri (imported inflation).
Secara umum dampak krisis di AS tersebut bagi perekonomian Indonesia berbeda dengan krisis ekonomi 1997-1998. Krisis keuangan kiriman dari AS ini tidak disertai krisis nilai tukar, kegagalan pemerintah membayar utang, dan tidak ada credit default seperti yang pernah terjadi pada tahun 1997-1998. Krisis yang terjadi saat ini akibat adanya sensitivitas isu atau sentimen dalam short term trading di pasar modal bukan akibat rapuhnya pengelolan ekonomi Indonesia. Dengan demikian dampak krisis lebih banyak dirasakan bagi para pelaku ekonomi yang menanamkan uangnya di pasar modal. Menurut Wakil Presiden, Jusuf Kalla, dalam konferensi persnya, kontribusi pasar modal terhadap terhadap gross domestic product (GDP) hanya 30%. Kondisi tersebut berbeda dengan AS yang hampir mencapai 100% GDP.

Pembalikan Aliran Modal Jangka Pendek
Hal yang perlu diwaspadai adalah adanya aliran dana jangka pendek asing (hot money) yang masuk ke perekonomian Asia termasuk Indonesia. Dampak masuknya aliran uang asing bisa jadi bukan berkah melainkan justru musibah yang tertunda. Aliran modal asing mendorong kemungkinan terjadinya gagal bayar, inflasi, krisis perbankan, dan kehancuran mata uang khususnya bagi perekonomian di NSB . Saat ini tengah terjadi pembalikan aliran modal di AS mengingat rentannya fundamental perekonomian AS. Aliran dana tengah bergerak bebas untuk mencari tempat yang menawarkan profit tinggi. Dan sepertinya Asia adalah tempat yang akan dituju para pemodal. China merupakan negara tujuan utama hot money dengan pertimbangan perekonomiannya yang tumbuh mengesankan (11%). Indonesia juga tidak menutup kemungkinan sebagai tempat tujuan aliran hot money. Kenaikan BI rate sebagai suku bunga acuan berpotensi menarik dana asing masuk. Pasca peristiwa Black Friday, JP Morgan Securities telah memborong Surat Utang Negara Pemerintah Indonesia senilai Rp1,1 triliun.
Oleh karena itu agar dalam jangka pendek stabilitas keuangan Indonesia tetap terjaga maka pemerintah harus memiliki instrumen pengamanan untuk mengamankan hot money. Selain itu yang lebih penting adalah meningkatkan cadangan devisa untuk mengantisipasi capital outflow akibat adanya aksi spekulasi dan short selling. Hingga minggu pertama Oktober 2008, cadangan devisa Indonesia senilai US$57,1miliar. Cadangan devisa tersebut relatif kecil dibanding negara Asia lainnya seperti China (US$1.244 miliar), Jepang (US$740), India (US$152), dan Singapura (US$67).

Dalam menyikapi krisis keuangan global ini, pemerintah dan otoritas moneter Indonesia harus waspada terhadap perilaku pasar khususnya pasar uang dan pasar modal yang didalamnya terdapat sifat-sifat cari untung (maximizing profit), spekulatif tamak, dan tanpa mengenal belas kasih. Lihat saja AS, sebagai negara yang menyatakan diri sebagai pengusung ideologi pasar justru dibuat tak berdaya oleh ideologi yang diusungnya. Hal ini menandakan bahwa pasar bagaikan monster yang tidak memiliki hati nurani dan akan melindas siapa saja yang tidak bisa mengikutinya. Krisis keuangan global yang dipicu oleh AS ini membuktikan bahwa ekonomi pasar bisa juga gagal dalam menilai real price dari suatu aset. Saham-saham yang diperjualbelikan dalam sistem yang bersifat market clearing ternyata justru dipenuhi unsur tipuan sehingga tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya (asimetry information). Semua itu dilakukan demi untuk mencapai apa yang disebut dengan profit.
Oleh karena itu agar tidak terhempas oleh sistem pasar yang demikian terbuka, maka sebagai negara small open economy, Pemerintah Indonesia harus memperketat transaksi-transaksi derivatif melalui berbagai regulasinya. Jangan sampai “ekonomi kasino” yang berbau spekulasi menguasai perekonomian Indonesia yang pada akhirnya dapat menimbulkan perekonomian balon (bubble economy). Ekonom peraih Nobel 2008, Paul Krugman, mengingatkan bahwa perekonomian balon tercipta jika pemain-pemain pasar memiliki sifat dan perilaku antara lain hanya berorientasi jangka pendek (think short term), tamak (be greedy), terlalu menyederhanakan masalah (overgeneralize), dan bermain menggunakan uang orang lain (play with other people’s money).
Transaksi ekonomi harus memberi manfaat jangka panjang tidak hanya keuntungan jangka pendek semata. Adalah sunatullah jika seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan keuntungan harus melalui proses kerja riil bukan didasarkan permainan sentimen ataupun asimetri informasi. Fondasi ekonomi Indonesia harus dibangun dari ekonomi sektor riil yang lebih banyak mendatangkan kemakmuran nyata bagi rakyat Indonesia bukan didasarkan pada transaksi “lembaran kertas” yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

Daftar Bacaan
Badan Pusat Statistik, Perkembangan Ekspor Dan Impor Indonesia Agustus 2008, edisi No. 50/10/Th. XI, 6 Oktober 2008.
Bank Indonesia, Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional, Bank Indonesia, Triwulan II 2008, www.bi.go.id.
Business Week, Krisis Finansial Terbaru, edisi 22 Oktober 2008.
China Daily, US budget deficit swells to record $455 billion, edisi 15 Oktober 2008, www.chinadaily.com.cn
IMF, 2006, World Economic Outlook, www.imf.org.
Newsweek, “The Future of Capitalism: The End of The Age of Reagan and Thatcher, and What Will Follow”, Edisi 13 Oktober 2008.
Reinhart, Carmen M dan Reinhart, Vincent R., “Capital Flow Bonanzas: An Encompassing View of The Past And Present”, NBER Working Paper 14321, September 2008.
www.treas.gov
www.treasurydirect.gov