SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (SPKPP)

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan pengertian pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaannya, keuangan negara dapat kita bedakan menjadi dua hal yang sangat penting yaitu keuangan negara yang dipisahkan pengelolaanya dan keuangan negara yang tidak dipisahkan pengelolaannya (dikelola sendiri) oleh negara. Keuangan negara yang dipisahkan, pengelolaanya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan keuangan negara yang tidak dipisahkan (dikelola sendiri) tercermin dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara.

Materi ini akan meliputi gambaran umum keuangan negara dan APBN, proses penyusunan dan penetapan APBN, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, mekanisme pelaksanaan penerimaan dan pembiayaan, mekanisme pembayaran atas pelaksanaan APBN, sistem akuntansi pemerintah pusat dan sistem akuntansi bendahara umum negara (SA-BUN), kebijakan akuntansi sampai dengan sistem akuntansi barang milik negara.

Seiring dengan perubahan waktu, bentuk-bentuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban APBN telah mengalami perubahan yang sangat drastis. Anggaran yang sebelumnya kita kenal memiliki dua jenis yaitu rutin dan pembangunan, saat ini hanya dikenal satu jenis saja yaitu anggaran rutin demikian juga dalam metode pertanggungjawabannya. Semula kita hanya mengenal Pertanggungjawaban Anggaran Negara (PAN) sebagai satu-satunya bentuk pertanggungjawaban. Saat ini kita mengenal adanya Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Meskipun dalam penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara tersebut telah digunakan suatu sistem yang dikenal dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yang mencakup sub sistem Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dalam pelaksanaannya sistem tersebut belum sepenuhnya menggunakan sistem komputerisasi karena masih juga melibatkan sistem manual.
Adanya perubahan tersebut tentunya mengharuskan pemeriksa untuk dapat memahami bagaimana sebenarnya pengelolaan keuangan negara tersebut dilaksanakan. Buku ini, yang secara spesifik membahas mengenai keuangan negara yang tidak dipisahkan (dikelola sendiri) yang tercermin dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai bagaimana pengelolaan keuangan negara tersebut dilaksanakan. Buku ini secara umum mencakup proses perencanaan, proses pelaksanaan anggaran penerimaan, pembiayaan dan pengeluaran, dan pertanggungjawaban yang juga membahas mengenai mekanisme apa yang digunakan dalam menghasilkan pertanggungjawaban tersebut.